Biaya Nikah Ditanggung APBN

Dalam surat kabar harian Padang Ekspres Senin, 04/03/2013 disebutkan bahwa keinginan meng¬gratiskan biaya nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) diharapkan terealisasi pekan ini. Kementerian Agama (Kemenag) mengharapkan dukungan dari semua fraksi di De¬wan Perwakilan Rakyat (DPR) agar rencana tidak lagi tertunda. Inspektur Jenderal Kemenag, Mocha¬mad Jasin, mengatakan biaya nikah di KUA masih menjadi polemik dan membutuhkan kepastian secepat mungkin. “Saya berharap pekan ini sudah ada keputusan. Semoga semua fraksi di DPR mendukung sehingga ada kekuatan dan dukungan,” ujar¬nya. Jasin mengatakan pihaknya saat ini sudah merumuskan beberapa opsi untuk biaya pernikahan di KUA dititikberatkan pada pembebasan biaya alias gratis dari saat ini sebesar Rp30 ribu. Membebaskan tarif pencatatan biaya nikah itu disertai dengan pemberian uang trans¬portasi lokal bagi penghulu bertugas di luar kantor sebesar Rp110 ribu atau ada tambahan lain. Bagi penghulu yang khutbah nikah atau jadi wali diberikan biaya profesi sebesar Rp390 ribu. “Untuk opsi ini memang harus mengubah PP Nomor 47 Tahun 2004 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sebab Rp30 ribu itu kan masuk ke kas negara, lah kalau dihapus ya itu di PP-nya harus dihilangkan,” ulasnya. Jasin juga setuju anggaran untuk KUA dari saat ini rata-rata Rp2 juta perbulan ditingkatkan menjadi seki¬tar Rp5 juta. Sebab tugas KUA relatif banyak bukan sekadar meni¬kahkan saja, mencakup urusan wakaf, zakat, penyelenggaraan iba¬dah haji terma¬suk memberikan manasik, dan mem¬bina kerukunan umat beragama. “Jadi sebenarnya ujung tombak juga di Kemenag,” ungkapnya. Jasin berharap pembebasan biaya nikah disertai pemberian solusi lain bagi para pejabat nikah di KUA agar bisa tetap beroperasi segera mendapat dukungan dari semua pihak terutama DPR. “Kalau ditutup oleh biaya APBN kan lebih jelas dan ada kriteria pengunaannya untuk kemudian dilaporkan. Jadi ada kepastian,” tegasnya.

Posted in: ARTIKEL